Mari kita diskusikan bersama

YKS TYT
1
  1. ICC didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan penghormatan secara universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental umat manusia di seluruh dunia. Menurut Saudara, apakah keberadaan ICC saat ini telah berhasil mencapai tujuan tersebut? Bagaimana jika kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terjadi di negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma? Apakah ICC tetap dapat menghukum dan mengadili pelaku kejahatan tersebut? Sertakan analisis Saudara mengenai mekanisme ICC dalam mengambil alih kasus dari yurisdiksi nasional (complementarity principle) serta berikan contoh kasus nyata yang pernah ditangani oleh ICC!
  2. Jelaskan bagaimana ICC menerapkan prinsip pertanggungjawaban komando dalam putusan-putusan perkaranya! Menurut saudara, apakah penerapan tersebut sudah efektif dalam mencegah kejahatan internasional? Berikan argumen yang didukung oleh data atau preseden kasus.

jawabanlah pertanyaan diatas sertai dengan sumber referensi yang relevan

2

Analisis Efektivitas, Yurisdiksi, dan Pertanggungjawaban Komando dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai lembaga peradilan pidana internasional permanen pertama yang berwenang mengadili individu atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Jawaban Nomor 1: Evaluasi Keberhasilan ICC, Yurisdiksi Non-Negara Pihak, dan Prinsip Komplementaritas

A. Efektivitas ICC dalam Mencapai Tujuannya

Secara objektif, pencapaian ICC hingga saat ini dapat dinilai belum sepenuhnya berhasil secara universal, melainkan berada pada tahap keberhasilan parsial yang menghadapi tantangan struktural dan politis:

  • Argumen Pencapaian (Keberhasilan):
    • Mengakhiri Impunitas Pemimpin Tertinggi: ICC berhasil mendakwa dan menahan mantan kepala negara dan komandan militer tingkat tinggi (misalnya: Laurent Gbagbo dari Pantai Gading, Thomas Lubanga Dyilo, dan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin serta Benjamin Netanyahu). Hal ini membuktikan bahwa kekebalan hukum (immunity) pejabat negara tidak berlaku di hadapan hukum pidana internasional (Pasal 27 Statuta Roma).
    • Standar Hukum Prosedural dan Hak Korban: ICC menciptakan preseden penting dalam perlindungan saksi serta partisipasi korban secara mandiri untuk menuntut reparasi melalui Trust Fund for Victims (TFV).
  • Faktor Keterbatasan dan Kegagalan:
    • Ketiadaan Aparat Penegak Hukum Mandiri: ICC tidak memiliki kepolisian atau militer sendiri. ICC sepenuhnya bergantung pada kerja sama sukarela (state cooperation) negara pihak berdasarkan Bab IX Statuta Roma untuk penangkapan dan ekstradisi tersangka.
    • Tuduhan Selektivitas Geografis (African Bias): Pada dua dekade pertama, mayoritas investigasi terfokus pada kawasan Afrika, memicu ketegangan diplomatik dengan Uni Afrika.
    • Ketidakhadiran Kekuatan Besar Dunia: Negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan India bukan merupakan negara pihak, yang membatasi daya jangkau universalitas peradilan.

B. Yurisdiksi ICC terhadap Kejahatan di Negara yang Tidak Meratifikasi Statuta Roma

Pada prinsipnya, berdasarkan hukum perjanjian internasional (pacta tertiis nec nocent nec prosunt), Statuta Roma hanya mengikat negara-negara pihak (States Parties). Namun, ICC tetap dapat mengadili dan menghukum pelaku kejahatan yang terjadi di wilayah non-negara pihak melalui mekanisme hukum berikut:

  1. Rujukan Dewan Keamanan PBB (UN Security Council Referral):
    • Berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma, Dewan Keamanan PBB bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB dapat merujuk suatu situasi kepada Jaksa Penuntut (Prosecutor) ICC, terlepas dari apakah negara tempat terjadinya kejahatan telah meratifikasi Statuta Roma atau belum.
    • Contoh Riil: Situasi di Darfur, Sudan (Resolusi DK PBB 1593 tahun 2005) dan situasi di Libya (Resolusi DK PBB 1970 tahun 2011). Baik Sudan maupun Libya bukan negara pihak, namun ICC memperoleh yurisdiksi penuh atas kejahatan di kedua wilayah tersebut.
  2. Deklarasi Penerimaan Yurisdiksi secara Ad Hoc:
    • Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, negara non-pihak dapat menyerahkan deklarasi kepada Panitera (Registrar) untuk menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC atas kejahatan tertentu yang terjadi di wilayahnya atau dilakukan oleh warga negaranya.
    • Contoh Riil: Ukraina mengajukan deklarasi berdasarkan Pasal 12(3) pada tahun 2014 dan 2015 sebelum meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2024. Hal ini menjadi dasar hukum legal bagi Jaksa ICC untuk melakukan investigasi dan mengeluarkan surat perintah penangkapan (arrest warrant) terhadap pejabat tinggi Rusia.
  3. Prinsip Teritorialitas Lintas Batas (Cross-Border Deportation):
    • Jika salah satu elemen kejahatan atau dampaknya berlanjut ke wilayah negara pihak, ICC dapat menyatakan memiliki yurisdiksi teritorial.
    • Contoh Riil: Situasi pengusiran etnis Rohingya dari Myanmar (non-pihak) ke Bangladesh (negara pihak). Kamar Pra-Peradilan memutuskan ICC berwenang mengadili kejahatan deportasi karena salah satu elemen kejahatan selesai di wilayah Bangladesh.

C. Mekanisme Pengambilalihan Kasus: Prinsip Komplementaritas (Complementarity Principle)

Prinsip komplementaritas diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma. ICC didesain sebagai peradilan pilihan terakhir (court of last resort), yang berarti yurisdiksi nasional selalu memiliki prioritas utama untuk mengadili pelaku kejahatan internasional.

ICC hanya dapat mengambil alih kasus (admissible) apabila sistem peradilan nasional terbukti:

  • Tidak Mampu (Inability): Keruntuhan menyeluruh atau substansial dari sistem peradilan nasional, hilangnya kendali administratif, ketiadaan aparatur peradilan yang berwenang, atau ketidakmampuan fisik untuk menangkap terdakwa dan mengumpulkan bukti.
  • Tidak Mau (Unwillingness):
    • Proses peradilan nasional dijalankan semata-mata untuk melindungi (shielding) pelaku dari pertanggungjawaban pidana internasional.
    • Terjadi penundaan proses yang tidak dapat dijustifikasi (unjustified delay).
    • Proses hukum tidak dilakukan secara independen atau imparsial.

Contoh Kasus Nyata Penerapan Komplementaritas:

  • Kasus Saif Al-Islam Gaddafi & Abdullah Al-Senussi (Libya):
    Pemerintah Libya menantang yurisdiksi ICC (admissibility challenge) dengan menyatakan mereka sedang mengadili kedua tokoh tersebut.
    • Hasil Putusan: Untuk Al-Senussi, ICC menolak kasusnya (inadmissible) dan menyerahkannya ke Libya karena Libya terbukti mampu dan berniat sungguh-sungguh mengadilinya.
    • Untuk Saif Al-Islam Gaddafi, ICC menolak keberatan Libya dan mempertahankan yurisdiksinya karena Libya dinilai secara faktual tidak mampu (unable) mengamankan tersangka yang ditahan oleh milisi independen di Zintan.

Jawaban Nomor 2: Penerapan dan Efektivitas Prinsip Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility)

A. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Komando Berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma

Doktrin pertanggungjawaban komando mengatur bahwa seorang komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individual atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, bukan karena ia memerintahkan kejahatan tersebut secara langsung, melainkan karena kelalaian dalam mencegah atau menghukum (failure to prevent or punish).

Berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma, terdapat elemen-elemen kumulatif yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut:

  1. Adanya Hubungan Komando-Bawahan (Superior-Subordinate Relationship): Harus ada hubungan hierarki hierarkis langsung maupun tidak langsung.
  2. Kewenangan Pengendalian Efektif (Effective Command and Control / Effective Authority and Control): Atasan harus memiliki kemampuan material (material ability) untuk mencegah atau menghentikan kejahatan, bukan sekadar memiliki pangkat formal (de jure).
  3. Unsur Pengetahuan (Mens Rea):
    • Komandan Militer (Pasal 28(a)): Mengetahui (knew) atau seharusnya mengetahui (should have known) berdasarkan situasi saat itu bahwa pasukannya sedang atau akan melakukan kejahatan.
    • Atasan Non-Militer/Sipil (Pasal 28(b)): Memiliki standar lebih longgar: mengetahui secara sadar atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas mengindikasikan kejahatan (consciously disregarded information).
  4. Kelalaian Bertindak (Failure to Take Necessary and Reasonable Measures): Atasan gagal mengambil tindakan yang wajar dan perlu untuk mencegah permulaan kejahatan, menghentikannya saat berlangsung, atau menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk diinvestigasi.

B. Analisis Efektivitas Penerapan dalam Mencegah Kejahatan Internasional

Penerapan doktrin ini oleh ICC masih menghadapi kendala efektivitas operasional yang signifikan, yang tercermin dari dinamika preseden kasus berikut:

  • Preseden Kasus Jean-Pierre Bemba Gombo (The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo):

    • Tingkat Pertama (Trial Chamber III, 2016): Bemba, sebagai komandan militer Mouvement de Libération du Congo (MLC), divonis 18 tahun penjara atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pasukannya di Republik Afrika Tengah (2002–2003). Ini merupakan vonis pertama ICC yang semata-mata bersandar pada doktrin Pasal 28.
    • Tingkat Banding (Appeals Chamber, 2018): Putusan tersebut dibatalkan secara mengejutkan (acquittal) dengan mayoritas tipis (3 hakim setuju, 2 hakim menolak/dissenting). Kamar Banding menilai bahwa Trial Chamber keliru dalam mengukur “tindakan yang wajar dan perlu”. Karena Bemba berada jauh dari garis depan pertempuran dan telah mengambil beberapa langkah administratif (seperti mengirim komisi investigasi internal), ia dinilai tidak memiliki kapasitas material penuh untuk mengendalikan tindakan tentara di lapangan secara langsung.

  • Evaluasi Efektivitas Pencegahan (Deterrence Effect):

    1. Tingginya Standar Pembuktian (High Evidentiary Threshold): Pembatalan vonis Bemba menetapkan ambang batas yang sangat tinggi bagi jaksa untuk membuktikan batas antara “tindakan wajar” dan “pengendalian efektif dari jarak jauh”. Hal ini melemahkan efek pencegahan (deterrent effect) bagi elit militer modern yang sering kali memimpin operasi melalui koordinasi terdesentralisasi atau tentara bayaran/proksi.
    2. Kesenjangan antara Vonis Teoretis dan Pencegahan Faktual: Efektivitas doktrin ini dalam mencegah kejahatan di medan tempur riil sangat minim apabila komandan militer merasa bahwa risiko penangkapan mereka oleh otoritas internasional sangat kecil akibat perlindungan politik negara asalnya.

Sumber Referensi yang Relevan:

  1. Instrumen Hukum Internasional:

    • Rome Statute of the International Criminal Court, 1998 (Khususnya Pasal 5, 12, 13, 17, 27, dan 28).
    • Elements of Crimes, International Criminal Court, 2011.
    • United Nations Charter (Bab VII: Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression).

  2. Preseden Kasus ICC (Case Law):

    • Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III’s “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, Case No. ICC-01/05-01/08 A, 8 June 2018.
    • Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, Decision on the Admissibility of the Case against Abdullah Al-Senussi, Case No. ICC-01/11-01/11, 11 October 2013.
    • Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Case No. ICC-01/04-01/06, 14 March 2012.

  3. Literatur Akademik:

    • Cassese, Antonio, dkk. (2013). International Criminal Law: Cases and Commentary. Oxford: Oxford University Press.
    • Cryer, Robert, dkk. (2019). An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Cambridge: Cambridge University Press.
    • Schabas, William A. (2020). The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. Oxford: Oxford University Press.

Apakah Saudara ingin mendalami lebih lanjut mengenai perbandingan putusan tingkat banding kasus Bemba dengan yurisprudensi peradilan ad-hoc terdahulu (seperti ICTY dalam kasus Čelebići)?