Bagaimana Hukum Tata Negara Indonesia mengatur pembatasan HAM berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, dan sejauh mana prinsip proportionality diterapkan dalam praktiknya dan bagaimana perlakuan HAM dalam keadaan Darurat?
Berikan pendapat Saudara pada kolom diskusi dalam inisiasi ini berkaitan dengan pembahasan materi di atas, dengan merujuk pada referensi, baik yang disajikan dalam turorial ini, maupun referensi yang saudara dapatkan dari sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan.
Selamat berdiskusi, silahkan memberikan pendapat secara sistematis dengan menyebutkan sumber (dasar Hukum), Teori yang relevan dan kemudian dikemukanan dengan pendapat/cara pendang anda terhadap masalah tersebut.
sertakan referensinya
Hukum Tata Negara Indonesia Mengatur Pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) Berdasarkan Pasal 28J UUD 1945
Analisis Hukum dan Konsep Proportionality dalam Pembatasan HAM
Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sebuah masyarakat demokratis.”
Pembatasan HAM menurut Pasal 28J ini merefleksikan prinsip proportionality atau keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa hak seseorang dapat dibatasi, tetapi pembatasan tersebut harus bersifat sah, perlu, dan proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai.
Penerapan Prinsip Proportionality dalam Praktik
Prinsip proportionality diterapkan melalui beberapa tahap:
- Legitimasi Pembatasan: Pembatasan harus didasarkan pada undang-undang yang sah sesuai konstitusi, bukan bertentangan dengan hak asasi secara mutlak.
- Kebutuhan dan Kepentingan Umum: Pembatasan hanya diperbolehkan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi hak orang lain, moral, ketertiban umum, atau keamanan negara.
- Proporsionalitas: Pembatasan yang dikenakan harus seimbang dan tidak berlebihan sehingga tidak menghancurkan inti pokok dari hak yang dilindungi.
- Non-Diskriminasi: Pembatasan harus berlaku adil dan tidak berlaku arbitrer atau diskriminatif.
Perlakuan HAM dalam Keadaan Darurat
Dalam situasi darurat, seperti keadaan bahaya militer, darurat sipil, atau bencana, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan lebih luas atas HAM untuk menjaga keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Namun, menurut Pasal 28I UUD 1945, hak asasi manusia yang tidak dapat dihapuskan, seperti hak atas kehidupan dan hak untuk tidak disiksa, tetap harus dihormati.
Selain itu, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang memungkinkan pembatasan hak asasi tertentu dalam keadaan darurat, tetapi pembatasan tersebut harus diberitahukan kepada PBB dan tetap mematuhi prinsip-prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi.
Pendapat Sistematis
Dasar Hukum:
- Pasal 28J UUD 1945
- Pasal 28I UUD 1945
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
Teori Relevan:
- Teori Proportionality, yang menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan umum, memastikan bahwa pembatasan HAM tidak sewenang-wenang
- Teori Kedaulatan Negara dan Keamanan Nasional, yang mengakui perlunya pembatasan HAM dalam keadaan darurat demi menjaga stabilitas negara
Pendapat:
Pembatasan HAM oleh negara Indonesia berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 merupakan instrumen hukum yang sah dan diperlukan dalam konteks menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Dalam penerapannya, prinsip proportionality harus dijaga ketat agar pembatasan tersebut tidak merugikan hak dasar manusia secara berlebihan. Dalam keadaan darurat, meskipun pembatasan lebih luas dapat diterapkan untuk menjaga keselamatan nasional, hak-hak yang bersifat non-derogable tetap harus dilindungi.
Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini bisa melemahkan legitimasi hukum negara dan mengancam hak asasi. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran HAM dalam praktik pembatasan tersebut.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28J dan 28I.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), United Nations.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Rajawali Pers, 2014.
- Wasito, Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia Press, 2018.
- Komnas HAM RI, Laporan Tahunan 2023.
Başka soruların olursa sormaktan çekinme!
Bu konuyla ilgili başka bir örnek ister misin?
