Butir Soal

YKS TYT
1

Butir Soal

1. Krisno bersahabat dengan Diding. Krisno merupakan pengusaha meubel di daerah Bandung, namun Diding adalah seorang bandar narkoba. Pada suatu hari, Diding memberikan uang hasil bisnis narkoba kepada Krisno sebesar Rp.100.000.000,- sebagai tambahan modal usaha meuble. Krisno mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari bisnis narkoba Diding. Dari uang tersebut, Krisno menjadikannya modal usaha dan memberikan keuntungannya kepada Diding.

Soal:

Pada kasus tersebut apakah Krisno telah melakukan tindak pidana? Berikan penjelasan Saudara!

Jawaban:

2. Hukum acara pidana yang digunakan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat adalah ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Namun, jika membaca UU Pengadilan HAM, terdapat pengecualian dari ketentuan Hukum Acara Pidana yang kita pahami dalam tindak pidana umum. Setelah membaca UU Pengadilan HAM, klasifikasikanlah pengecualian seperti apa UU Pengadilan HAM terhadap KUHAP! (minimal 7 klasifikasi)

Jawaban:

3. CONTOH KASUS

Bu Lela memiliki anak berusia 20 tahun yang bernama Ujang Codet. Mereka tinggal satu rumah. Ujang Codet merupakan pecandu narkotika. Setiap harinya ia pasti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu. Bu Lela mengetahui hal tersebut, namun ia enggan melaporkannya kepada pihak berwajib.

Melihat contoh kasus di atas, apakah Bu Lela dapat dipidana? Berikan analisis kasus tersebut disertai dasar hukumnya!

Jawaban

2

Analisis Kasus Hukum Pidana, Hukum Acara Pengadilan HAM, dan Narkotika

Berikut adalah pembahasan yuridis normatif yang komprehensif untuk setiap butir soal:

1. Analisis Kasus Krisno dan Diding (Tindak Pidana Pencucian Uang)

Kesimpulan: Ya, Krisno telah melakukan tindak pidana.

:brain: PENJELASAN DAN DASAR HUKUM:

Perbuatan Krisno memenuhi unsur tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pelanggaran terkait tindak pidana narkotika:

  1. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif (Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010):
    • Rumusan Unsur: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
    • Penerapan Fakta: Krisno mengetahui secara sadar (mens rea / kesengajaan) bahwa uang Rp100.000.000,- tersebut bersumber dari peredaran gelap narkotika yang dijalankan Diding. Penerimaan dan pemanfaatan dana tersebut sebagai modal usaha mebel merupakan bentuk penempatan/penggunaan harta hasil kejahatan.
  2. Pencucian Uang Aktif / Penyamaran (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010):
    • Dengan memasukkan uang haram tersebut ke dalam bisnis legal (mebel) dan membagikan keuntungannya kembali kepada Diding, Krisno turut serta menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (layering dan integration).
  3. Penyertaan dalam UU Narkotika (Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009):
    • Setiap orang yang menempatkan, menitipkan, menukarkan, membayarkan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Klasifikasi Pengecualian UU Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) terhadap KUHAP

Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan hukum acara dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyimpang dari ketentuan umum KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

Berikut adalah 7 (tujuh) klasifikasi pengecualian tersebut:

  1. Lembaga Penyelidik (Pasal 18 UU No. 26/2000):
    • KUHAP: Penyelidikan dilakukan secara umum oleh pejabat Kepolisian Negara RI.
    • UU Pengadilan HAM: Penyelidikan pelanggaran HAM berat dilakukan secara eksklusif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
  2. Lembaga Penyidik (Pasal 21 UU No. 26/2000):
    • KUHAP: Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.
    • UU Pengadilan HAM: Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung, yang dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur pemerintah dan/atau masyarakat.
  3. Penuntut Umum (Pasal 23 UU No. 26/2000):
    • KUHAP: Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri.
    • UU Pengadilan HAM: Penuntutan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung, yang dapat mengangkat penuntut umum ad hoc.
  4. Jangka Waktu Penangkapan (Pasal 11 UU No. 26/2000):
    • KUHAP: Surat perintah penangkapan berlaku paling lama 1 hari (1 \times 24\text{ jam}).
    • UU Pengadilan HAM: Penangkapan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 1 hari, namun surat perintah penangkapan wajib memuat alasan penangkapan dan uraian singkat perkara secara spesifik dengan batasan yang ketat.
  5. Jangka Waktu Penahanan yang Lebih Panjang (Pasal 12–17 UU No. 26/2000):
    • KUHAP: Penahanan oleh penyidik maksimal 20\text{ hari} + 40\text{ hari} perpanjangan (60\text{ hari}).
    • UU Pengadilan HAM: Penahanan di tingkat penyidikan dapat dilakukan selama 90\text{ hari} dan dapat diperpanjang oleh Pengadilan HAM selama 90\text{ hari} (total mencapai 180\text{ hari} pada tahap penyidikan).
  6. Komposisi Majelis Hakim / Ad Hoc (Pasal 27, 28, dan 30 UU No. 26/2000):
    • KUHAP: Perkara pidana diadili oleh majelis hakim karier (kecuali ditentukan lain secara khusus).
    • UU Pengadilan HAM: Majelis hakim berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang hakim karier dan 3 orang hakim Ad Hoc, baik di tingkat Pengadilan Negeri HAM, Pengadilan Tinggi HAM, maupun Mahkamah Agung.
  7. Pengaturan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi (Pasal 35 UU No. 26/2000):
    • KUHAP: Mekanisme ganti rugi korban umumnya terbatas pada penggabungan perkara gugatan ganti rugi (Pasal 98 KUHAP).
    • UU Pengadilan HAM: Korban atau ahli warisnya secara imperatif berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dicantumkan langsung dalam amar putusan Pengadilan HAM.
  8. **Asas Daluwarsa (Pasal 46 UU No.