Balikpapan Pos harus bayar pesangon 15 mantan karyawan Rp353 juta
Kalimantan Timur (ANTARA) - Aliansi Jurnalis Independen (AJT) Balikpapan
PT Duta Margaiava Perkasa. pemilik Balikpapan Pos membavar pesangon 15 karvawan vang
diberhentikannya (PHK) 3 tahun lalu scbcsar Rp353 juta secara tunai dan sckaligus.
Putusan hakim sudah tepat. Pesangon adalah hak pekerja dan kewajiban
perusahaan," kata Ketua AJI Balikpapan Teddy Rumengan, Jumat, sehari setelah putusan
yang diketok Hakim Lukman Akhmad di Pengadilan Industri Samarinda pada Kamis (9:3).
menegaskan dalam amar putusannya bahwa pembayaran
senn ifs hunus tunai dan tuntus
pesang
Karena itu kami mendorong Balikpapan Pos untuk mematuhi putusan tersebut dan
membayar hak-hak mereka," kala Teddy lagi.
pihaknya masih mempelajari putusan tersebut.
Dihubungi terpisah, Dircktur PT Duta Margajaya Perkasa Yudhianto menyatakan
iamarkan Dinas Tenan KeriaKoto Balinanan " kata Vudbi
n jadi lehih rendah darinada vang
dia
Dalam anjuran yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan
pada 12 Novcmbcr 2021, Balikpapan Pos harus mcmbayar para mantan karyawannya
tersebut sebesar lebih dari Rp6s1 juta.
Di sisi lain, meski ternyata nilai pesangon lebih kecil dari besaran nilai tuntutan para
s Hakim
karyawanh
dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
urimburnean sesuai denean II Nomor 13 Tahun 2003 lentang Ketlenagakerjaan
Ko
Lima belas mantan karyawan Balikpapan Pos mengajukan tuntutan pada November
2020. Sebelumnya para karyawan ini menuntut suasuna kerju yang lehbih baik dan lebih
kondusif. Ketika manajemen tak bergeming, mereka lalu menggelar aksi mogok.
Karya
Aksi ini, oleh manajemen Balikpapan Pos, dibalas dengan memberhentikan para
menganggap mereka mengundurkan diri sehingga tidak layak mendapatkan pesangon.
Alhamdulillah, sudah sangat jclas. Dalam penjclasan scbelum amar putusan
dibacakan, Majelis Hakim menyatakan para pekerja mogok secara sah sesuai mekanisme
statu
neng nd
dir
undurkan diri tetapi di-PHK sepihak oleh perusahaan. PHK
dilakukan saal mogok sah," kata Rusli.
Keadilan lainnya, dua karyawan kontrak yang sebelumnya diputus dan dibayar
haknya secara harian (proporsional) oleh perusahaan (dan karenanya dianggap tidak berhak
atas pesangon), oleh hakim dinyatakan sebagai kuryawan dengan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWWTT) sehingga juga berhak atas pesangon.
m Raliknunan Pos diwakili oleh
pengacara Bambang Wvijanarko dan Dani Mardhani dari kantor hukum BW dan Rckan,*
Sumber:
Berdasarkan kasus diatas:
Jenis perselisihan hubungan industrial apakah yang paling tepat menggambarkan konflik
ulasan Anda.
Jelaskan jenis pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada karyawan PT Duta
SIVA diterima oleh karvawan PT Duta Mareaiava
Marya
kasa (Balikpapan os)
Margujaya
Perkasa (Balikpapan Pos) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)?
Berdasarkan kasus Balikpapan Pos, jawaban yang tepat adalah sebagai berikut
1. Jenis perselisihan hubungan industrial
Kasus ini paling tepat termasuk perselisihan hak.
Alasannya:
Para pekerja menuntut hak normatif mereka, yaitu pesangon setelah mengalami PHK. Perusahaan awalnya tidak mengakui kewajiban membayar pesangon, sehingga terjadi sengketa mengenai hak yang seharusnya diterima pekerja berdasarkan aturan ketenagakerjaan.
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak pekerja atau buruh yang sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan perundang-undangan.
2. Jenis PHK yang terjadi pada karyawan PT Duta Margajaya Perkasa
Jenis PHK yang terjadi adalah PHK sepihak oleh perusahaan setelah aksi mogok kerja yang sah.
Penjelasan:
Dalam kasus ini, para karyawan tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan oleh perusahaan saat mereka melakukan mogok kerja. Hakim juga menyatakan bahwa mogok tersebut dilakukan secara sah sesuai mekanisme perundang-undangan, sehingga PHK tersebut bukan karena pekerja mengundurkan diri, melainkan karena tindakan perusahaan.
Selain itu, terdapat juga karyawan kontrak yang oleh hakim dinyatakan sebagai PKWTT, sehingga status mereka diakui sebagai pekerja tetap dan berhak atas pesangon.
3. Hak-hak yang seharusnya diterima karyawan yang di-PHK
Karyawan yang mengalami PHK pada kasus ini seharusnya menerima:
Pesangon
Uang penghargaan masa kerja jika memenuhi syarat
Uang penggantian hak
Hak lain sesuai UU Ketenagakerjaan dan putusan pengadilan
Karena PHK dilakukan oleh perusahaan dan dinyatakan sah oleh hakim, maka pekerja berhak atas kompensasi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.
Kesimpulan singkat
Jenis perselisihan:Perselisihan hak
Jenis PHK:PHK sepihak oleh perusahaan
Hak pekerja:Pesangon dan hak-hak normatif lainnya
Berdasarkan kasus ini, inti masalahnya adalah pelanggaran terhadap hak pekerja atas pesangon setelah PHK.
Kalau kamu mau, saya juga bisa bantu ubah jawaban ini menjadi versi singkat untuk ditulis di buku tugas. Başka soruların olursa sormaktan çekinme!
Analisis Kasus Balikpapan Pos Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Langkah Penyelesaian:
1. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial
Jenis perselisihan yang paling tepat menggambarkan konflik antara PT Duta Margajaya Perkasa (Balikpapan Pos) dengan para mantan karyawan adalah:
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Perselisihan muncul akibat adanya perbedaan pendapat terkait keputusan PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 15 karyawan yang melakukan mogok kerja. Perusahaan menganggap karyawan mengundurkan diri sehingga tidak berhak atas pesangon, sedangkan karyawan menganggap PHK tersebut sepihak dan tidak sah.
2. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Terjadi
Jenis PHK yang dialami oleh karyawan PT Duta Margajaya Perkasa adalah:
PHK Sepihak (Unilateral Termination)
PHK ini dilakukan sepihak oleh perusahaan tanpa persetujuan karyawan, padahal mogok kerja yang dilakukan karyawan sudah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim sesuai mekanisme perundang-undangan. Artinya, karyawan tidak mengundurkan diri, melainkan di-PHK sepihak oleh perusahaan.
3. Hak-hak Karyawan yang Seharusnya Diterima Setelah PHK
Berdasarkan putusan Majelis Hakim dan peraturan yang berlaku (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), hak-hak yang harus diterima karyawan adalah:
Pesangon — Sebagai hak pekerja yang di-PHK secara sepihak dan sah, pembayaran harus dilakukan secara tunai dan tuntas.
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) — Jika sesuai masa kerja karyawan.
Hak atas Upah dan Tunjangan yang Belum Dibayar — Termasuk hak cuti yang belum digunakan.
Hak-hak Lain Berdasarkan Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan
Pengenalan Status Karyawan Kontrak sebagai PKWTT — Dua karyawan kontrak yang sebelumnya tidak diakui berhak atas pesangon kini diakui sebagai pekerja tetap sehingga berhak menerima pesangon.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Kesimpulan:
Perselisihan ini merupakan perselisihan PHK dimana PHK yang terjadi adalah PHK sepihak yang dinyatakan tidak sah oleh hakim. Oleh karena itu, karyawan berhak menerima pesangon, dan pembayaran harus dilakukan penuh secara tunai.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Konsep Kunci:
Perselisihan Hubungan Industrial: Konflik antara hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan, terutama tentang PHK.
PHK Sepihak: Pemutusan kerja yang dilakukan perusahaan tanpa persetujuan atau prosedur yang sah.
Pesangon: Kompensasi finansial yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja yang di-PHK secara sepihak.
PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu): Status kerja permanen yang memberikan hak lebih luas kepada karyawan dibandingkan dengan kontrak kerja sementara (PKWT).
Pro Tip: Dalam kasus PHK sepihak yang tidak sesuai prosedur, pekerja berhak menuntut pesangon melalui pengadilan hubungan industrial untuk memastikan haknya terpenuhi.
Jika Anda ingin, saya dapat membantu membuatkan rangkuman lebih singkat atau memberikan contoh kasus serupa. Apakah Anda ingin?
Langkah Penyelesaian:
Kesimpulan:
Konsep Kunci:
Pro Tip: Dalam kasus PHK sepihak yang tidak sesuai prosedur, pekerja berhak menuntut pesangon melalui pengadilan hubungan industrial untuk memastikan haknya terpenuhi.