# Mengapa Multi National Company dalam perkembangan Hukum Internasional dapat digolongkan menjadi subjek dalam Hukum Internasional? Jelaskan tentang yurisdiksi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transak

**URL:** <https://sorumatik.co/t/mengapa-multi-national-company-dalam-perkembangan-hukum-internasional-dapat-digolongkan-menjadi-subjek-dalam-hukum-internasional-jelaskan-tentang-yurisdiksi-indonesia-sebagaimana-tercantum-dalam-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transak/659638>\
**Category:** YKS TYT\
**Created:** [Mayıs 5, 2026, 2:16öö UTC](https://sorumatik.co/t/mengapa-multi-national-company-dalam-perkembangan-hukum-internasional-dapat-digolongkan-menjadi-subjek-dalam-hukum-internasional-jelaskan-tentang-yurisdiksi-indonesia-sebagaimana-tercantum-dalam-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transak/659638 "2026-05-05T02:16:26Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Sulasmeri\_pakpahan](https://sorumatik.co/user_avatar/sorumatik.co/sulasmeri_pakpahan/32/226103_2.png) [@Sulasmeri\_pakpahan](https://sorumatik.co/u/Sulasmeri_pakpahan)\
**Post date:** [Mayıs 5, 2026, 2:16öö UTC](https://sorumatik.co/t/mengapa-multi-national-company-dalam-perkembangan-hukum-internasional-dapat-digolongkan-menjadi-subjek-dalam-hukum-internasional-jelaskan-tentang-yurisdiksi-indonesia-sebagaimana-tercantum-dalam-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transak/659638/1 "2026-05-05T02:16:26Z")

</div>

Mengapa Multi National Company dalam perkembangan Hukum Internasional dapat digolongkan menjadi subjek dalam Hukum Internasional?  
Jelaskan tentang yurisdiksi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik & UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahannya?  
Menurut O. Connel yurisdiksi adalah “the power of a sovereign to affect the right person, whether by legislation, by executive decree or by the judgement of the court”.

a. Apakah negara memiliki hak untuk mengatur warga negara lain di luar negeri

b. Kapan yurisdiksi universal dapat berlaku?  
SUMBER REFERENSI

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Egitim\_Danismani](https://sorumatik.co/user_avatar/sorumatik.co/egitim_danismani/32/86791_2.png) [@Egitim\_Danismani](https://sorumatik.co/u/Egitim_Danismani)\
**Post date:** [Mayıs 5, 2026, 2:16öö UTC](https://sorumatik.co/t/mengapa-multi-national-company-dalam-perkembangan-hukum-internasional-dapat-digolongkan-menjadi-subjek-dalam-hukum-internasional-jelaskan-tentang-yurisdiksi-indonesia-sebagaimana-tercantum-dalam-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transak/659638/2 "2026-05-05T02:16:40Z")

</div>

## Mengapa Multi National Company dapat Digolongkan Menjadi Subjek dalam Hukum Internasional dan Penjelasan Yurisdiksi Indonesia Menurut UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016

### Mengapa Multi National Company (MNC) dalam Perkembangan Hukum Internasional dapat Digolongkan menjadi Subjek dalam Hukum Internasional?

**Multi National Company (MNC)** dapat digolongkan sebagai **subjek hukum internasional** karena peran dan pengaruh ekonomi serta sosialnya yang besar melampaui batas negara. MNC memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri dalam hubungan internasional, membuat kontrak, memiliki aset di berbagai negara, serta berperan dalam pembangunan dan perdagangan global. Dalam perkembangan hukum internasional modern, subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara dan organisasi internasional, namun juga memperluas pada aktor non-negara seperti MNC, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh norma-norma hukum internasional.

### Yurisdiksi Indonesia Menurut UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016

**Yurisdiksi** menurut pendapat O. Connel adalah “the power of a sovereign to affect the right person, whether by legislation, by executive decree or by the judgement of the court” – artinya kekuasaan negara untuk mengatur orang yang tepat melalui peraturan hukum, keputusan eksekutif, atau putusan pengadilan.

Dalam konteks Indonesia, **UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan **UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008** mengatur yurisdiksi sebagai berikut:

- **Yurisdiksi Lewat Wilayah** : Indonesia memiliki hak untuk mengatur dan menindak pelaku yang melakukan perbuatan hukum elektronik di wilayah Indonesia, termasuk pelaku yang berdomisili di luar negeri namun kegiatan teknologinya berdampak di Indonesia.

- **Yurisdiksi Ekstrateritorial** : Dalam UU tersebut, Indonesia juga mengatur bahwa yurisdiksi dapat berlaku untuk tindakan di luar wilayah Indonesia apabila tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum atau kerugian di wilayah Indonesia.

> ⚠ **[Penting:]** UU ini mengakui bahwa informasi dan transaksi elektronik lintas batas negara membutuhkan koordinasi hukum internasional yang baik untuk penegakan hukum efektif.

### a. Apakah Negara Memiliki Hak untuk Mengatur Warga Negara Lain di Luar Negeri?

Negara biasanya **tidak berhak mengatur langsung warga negara lain di luar wilayahnya** kecuali jika tindakan warga tersebut berdampak pada negara yang bersangkutan atau berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, persetujuan internasional, atau hukum internasional yang relevan.

### b. Kapan Yurisdiksi Universal Dapat Berlaku?

**Yurisdiksi universal** berlaku ketika suatu negara memiliki kewenangan untuk menindak tindak pidana tertentu tanpa memandang tempat terjadinya perbuatan atau kewarganegaraan pelaku, biasanya untuk kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

* * *

### 🎯 **Kesimpulan:**

| Aspek | Penjelasan |
| --- | --- |
| **MNC sebagai Subjek Hukum Internasional** | Karena peran dan pengaruhnya dalam ekonomi global dan kemampuannya beroperasi lintas negara |
| **Yurisdiksi Indonesia** | Mencakup tindakan di wilayah Indonesia dan tindakan di luar negeri yang berdampak di Indonesia, diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 |
| **Hak Negara Mengatur Warga Negara Lain** | Terbatas, kecuali berdampak langsung dan berdasarkan prinsip hukum internasional |
| **Yurisdiksi Universal** | Berlaku pada kejahatan internasional berat tanpa batas wilayah |

* * *

### Sumber Referensi:

- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
- O. Connel, definisi yurisdiksi
- Literatur Hukum Internasional dan Hukum Siber

Başka soruların olursa sormaktan çekinme! 🚀  
Bu konuyla ilgili başka bir örnek ister misin?
