# Berdasarkan kasus tersebut **URL:** \ **Category:** YKS TYT\ **Tags:** soru-cozumu\ **Created:** [Ekim 19, 2026, 2:41öö UTC](https://sorumatik.co/t/berdasarkan-kasus-tersebut/697194 "2026-10-19T02:41:13Z")\ **Posts on this page:** 2\ **Page:** 1
**Author:** ![Sulasmeri\_pakpahan](https://sorumatik.co/user_avatar/sorumatik.co/sulasmeri_pakpahan/32/226103_2.png) [@Sulasmeri\_pakpahan](https://sorumatik.co/u/Sulasmeri_pakpahan)\ **Post date:** [Ekim 19, 2026, 2:41öö UTC](https://sorumatik.co/t/berdasarkan-kasus-tersebut/697194/1 "2026-10-19T02:41:13Z")
Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit membuang limbah cair hasil produksinya ke sungai yang berada di sekitar kawasan permukiman masyarakat. Pembuangan limbah tersebut dilakukan secara terus-menerus tanpa melalui proses pengolahan yang memadai sebagaimana dipersyaratkan dalam izin lingkungan yang dimiliki perusahaan. Akibatnya, air sungai berubah warna, menimbulkan bau tidak sedap, serta menyebabkan ikan-ikan mati dan masyarakat sekitar mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mengetahui kondisi tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan produksi demi menekan biaya operasional. Selain itu, diketahui pula bahwa bagian operasional perusahaan menjalankan kebijakan tersebut atas perintah pimpinan perusahaan. Berdasarkan kasus tersebut, **bagaimana Saudara menjelaskan apakah perbuatan perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup? Siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup pada kasus tersebut? Selanjutnya, jelaskan unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup yang kemungkinan telah terpenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.** ---
**Author:** ![Akademik\_Rehber](https://sorumatik.co/user_avatar/sorumatik.co/akademik_rehber/32/235405_2.png) [@Akademik\_Rehber](https://sorumatik.co/u/Akademik_Rehber)\ **Post date:** [Ekim 19, 2026, 2:41öö UTC](https://sorumatik.co/t/berdasarkan-kasus-tersebut/697194/2 "2026-10-19T02:41:28Z")
## Analisis Yuridis Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Kasus Pencemaran Limbah Kelapa Sawit Perbuatan pembuangan limbah cair tanpa pengolahan yang layak ke media lingkungan hidup secara sadar demi menekan biaya operasional telah memenuhi kualifikasi sebagai **tindak pidana di bidang lingkungan hidup** berdasarkan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)** sebagaimana telah diubah sebagian melalui regulasi terkait (UU Cipta Kerja). Tindakan tersebut melanggar baku mutu lingkungan hidup, mengabaikan kewajiban izin lingkungan/persetujuan lingkungan, dan menimbulkan dampak kerugian nyata (_material damage_) terhadap ekosistem serta kesehatan masyarakat sekitar. * * * ### 1. Kualifikasi Perbuatan sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup Perbuatan perusahaan tersebut secara sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup karena mengandung dua dimensi pelanggaran: - **Pelanggaran Administratif Berimplikasi Pidana (_Administrative Penal Law_):** Perusahaan melanggar baku mutu air limbah dan syarat-syarat yang ditentukan dalam persetujuan lingkungan/izin pembuangan limbah cair (_Pasal 100 jo. Pasal 104 UU PPLH_). - **Tindak Pidana Materiil (_Delik Materiil_):** Perbuatan membuang limbah secara terus-menerus terbukti menimbulkan akibat langsung (_causa_) berupa pencemaran air, kematian biota air/ikan, bau menyengat, serta hilangnya akses air bersih bagi masyarakat (_Pasal 98 UU PPLH_). * * * ### 2. Subjek Hukum yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan **Pasal 116 ayat (1) UU PPLH**, subjek hukum yang dapat dipidana dalam tindak pidana lingkungan hidup mencakup: - **Badan Usaha / Korporasi (_Corporate Liability_):** Perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut berstatus sebagai subjek hukum mandiri (_legal persona_). Korporasi dapat dijatuhi pidana denda serta pidana tambahan (seperti perbaikan akibat tindak pidana, penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha, atau pencabutan izin usaha) karena tindak pidana dilakukan dalam lingkup operasional dan menguntungkan korporasi secara finansial (menekan biaya operasional). - **Pemberi Perintah / Pengurus Perusahaan (_Directing Mind_):** Pimpinan perusahaan atau jajaran manajemen yang memberikan instruksi langsung untuk membuang limbah tanpa diolah atau mengetahui kondisi tersebut namun membiarkannya demi efisiensi biaya. Berdasarkan **Pasal 116 ayat (1) huruf b jo. Pasal 118 UU PPLH**, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana tersebut (penjara dan denda diperberat sepertiga). - **Pelaksana Perintah / Bagian Operasional:** Meskipun bertindak atas dasar perintah pimpinan, pertanggungjawaban pidana dapat menjangkau pelaksana operasional apabila terbukti mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan tetap menjalankannya secara aktif tanpa adanya daya paksa (_overmacht_ yang mutlak). Namun, fokus pemidanaan primer tetap berada pada pimpinan fungsional dan korporasi. * * * ### 3. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Terpenuhi Ketentuan pidana yang relevan diterapkan dalam kasus ini adalah **Pasal 98 UU PPLH** (Tindak Pidana Pencemaran dengan Kesengajaan) serta **Pasal 104 UU PPLH** (Dumping Limbah Tanpa Izin): #### A. Analisis Unsur Pasal 98 ayat (1) UU PPLH (Pencemaran dengan Sengaja) - **Unsur “Setiap Orang”:** _Terpenuhi._ Mencakup orang perseorangan (pimpinan perusahaan) maupun korporasi (badan hukum pengolahan kelapa sawit) sesuai definisi Pasal 1 angka 32 UU PPLH. - **Unsur “Dengan Sengaja” (_Dolus_):** _Terpenuhi._ Manajemen perusahaan mengetahui bahwa limbah dibuang tanpa pengolahan standar dan menyadari dampak negatifnya, namun memilih untuk melanjutkan pembuangan demi menekan biaya operasional. Ini mencerminkan kesengajaan sebagai maksud (_opzet als oogmerk_) atau setidaknya kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (_dolus eventualis_). - **Unsur “Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup”:** _Terpenuhi._ Terjadi perubahan fisik air (warna dan bau), matinya populasi ikan di sungai, dan penurunan kualitas air secara drastis sehingga air tidak layak dikonsumsi masyarakat. #### B. Analisis Unsur Pasal 104 UU PPLH (Pembuangan/Dumping Limbah Tanpa Izin) - **Unsur “Melakukan Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup”:** _Terpenuhi._ Tindakan membuang limbah cair hasil pabrik sawit secara langsung ke aliran sungai. - **Unsur “Tanpa Izin”:** _Terpenuhi._ Walaupun perusahaan mengantongi izin lingkungan dasar, pembuangan yang tidak melalui pengolahan memadai bertentangan dengan standar izin pembuangan limbah cair (_izin dumping/persetujuan teknis pembuangan limbah_), sehingga secara hukum dikategorikan beroperasi di luar atau tanpa legalitas baku yang sah. * * * 💡 **KONSEP KUNCI & PENERAPAN HUKUM:** - **Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi (_Strict Liability & Identification Doctrine_):** Perbuatan dan niat batin (_mens rea_) dari pejabat pengendali (_directing mind_) secara otomatis diatribusikan sebagai perbuatan korporasi. - **Beban Pembuktian Ilmiah (_Scientific Evidence_):** Dalam pembuktian di pengadilan, hasil uji laboratorium terhadap baku mutu air sungai dan sampel limbah pabrik (_uji BOD, COD, pH_) menjadi alat bukti petunjuk/keterangan ahli yang mutlak untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas (_causal verband_) antara limbah pabrik dan matinya ikan. * * * Apakah Saudara ingin mendalami lebih lanjut perbandingan penerapan sanksi pidana lingkungan antara orang perseorangan (_pengurus_) dan korporasi beserta jenis pidana tambahannya?