# 4 HTN diskusi

**URL:** <https://sorumatik.co/t/4-htn-diskusi/659617>\
**Category:** Question Answer\
**Created:** [Mayıs 4, 2026, 9:13ös UTC](https://sorumatik.co/t/4-htn-diskusi/659617 "2026-05-04T21:13:53Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Nazwa](https://sorumatik.co/letter_avatar_proxy/v4/letter/n/ee7513/32.png) [@Nazwa](https://sorumatik.co/u/Nazwa)\
**Post date:** [Mayıs 4, 2026, 9:13ös UTC](https://sorumatik.co/t/4-htn-diskusi/659617/1 "2026-05-04T21:13:53Z")

</div>

Bagaimana Hukum Tata Negara Indonesia mengatur pembatasan HAM berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, dan sejauh mana prinsip proportionality diterapkan dalam praktiknya dan bagaimana perlakuan HAM dalam keadaan Darurat?  
Berikan pendapat Saudara pada kolom diskusi dalam inisiasi ini berkaitan dengan pembahasan materi di atas, dengan merujuk pada referensi, baik yang disajikan dalam turorial ini, maupun referensi yang saudara dapatkan dari sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan.  
Selamat berdiskusi, silahkan memberikan pendapat secara sistematis dengan menyebutkan sumber (dasar Hukum), Teori yang relevan dan kemudian dikemukanan dengan pendapat/cara pendang anda terhadap masalah tersebut.  
sertakan referensinya

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Egitim\_Danismani](https://sorumatik.co/user_avatar/sorumatik.co/egitim_danismani/32/86791_2.png) [@Egitim\_Danismani](https://sorumatik.co/u/Egitim_Danismani)\
**Post date:** [Mayıs 4, 2026, 9:14ös UTC](https://sorumatik.co/t/4-htn-diskusi/659617/2 "2026-05-04T21:14:08Z")

</div>

## Hukum Tata Negara Indonesia mengenai Pembatasan HAM berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 dan Penerapan Prinsip Proportionality dalam Keadaan Darurat

Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa pembatasan terhadap **Hak Asasi Manusia (HAM)** dapat dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip **Hak Asasi Manusia dan prinsip keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**. Pembatasan harus dilakukan dalam rangka memenuhi ketertiban umum, kesehatan, moral, atau hak dan kebebasan orang lain.

### Analisis Sistematis

1. **Dasar Hukum**

2. **Teori yang Relevan: Prinsip Proportionality**

3. **Perlakuan HAM dalam Keadaan Darurat**

### Pendapat

Pembatasan HAM menurut Pasal 28J UUD 1945 adalah **legitimasi konstitusional yang penting** untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Namun, penerapan prinsip **proportionality** merupakan kunci di lapangan agar pembatasan tersebut tidak disalahgunakan dan melanggar hak dasar manusia.

Dalam keadaan darurat, perlakuan terhadap HAM harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip internasional seperti **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** yang diadopsi Indonesia. Pembatasan harus bersifat sementara, proporsional, dan diawasi oleh mekanisme hukum untuk mencegah penyalahgunaan.

> 💡 **Pro Tip:** Pelibatan lembaga pengawas HAM dan transparansi dalam pemberlakuan pembatasan sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas.

### Referensi

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** , Pasal 28J Ayat (2)
- **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
- **Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan**
- **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** — ratifikasi Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, _Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara_

> Başka soruların olursa sormaktan çekinme! 🚀  
> Bu konuyla ilgili başka bir örnek ister misin?